Hubungan DPRD Kota Kupang dan Pemkot  Dinilai Tidak Harmonis, Wakil Walikota Sampaikan Permohonan Maaf

Dua anggota DPRD Kota Kupang, Tellendmark Daud dan Richard Odja

Mettonewsntt.com, Kupang- Hubungan DPRD Kota Kupang bersama Pemerintah Kota Kupang tidak harmonis. Ketidak harmonis antara eksekutif dan yudikatif terungkap dalam sidang paripurma ke 15 dengan agenda penyampaian tanggapan Walikota Kupang terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah Kota Kupang, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020.

Nampak dalam sidang tersebut, sebelum Wakil Walikota Kupang, dr.Hermanus Man menyampaikan tanggapan Walikota Kupang dalam sidang paripurna, para anggota DPRD masih menyampaikan beberapa sikap kecewaan terhadap pemerintah terkait dua kali tidak hadir dalam sidang paripurna  pada Selasa (15/6/2021) dan Rabu (16/6/2021) dengan agenda yang dimaksud dan baru hadir pada Senin (21/6).

Anggota DPRD Kota Kupang Telendmark Daud dalam kesempatan itu mengatakan, sangat menyayangkan ketidakhadiran pemerintah kota selama beberapa kali sesuai agenda sidang yang  telah dijadwalkan.
"Hal ini kita sangat berharap pimpinan bisa membawa lembaga ini kepada mekanisme yang benar. Sehingga bisa dihargai oleh pemerintah. Saya malah menangkap bahwa pemerintah sedang memberikan sinyal untuk kita, bahwa sidang paripurna DPRD ini tidak penting," kata legislator DPRD asal Partai Golkar ini.

Padahal, Dinilainya  sidang ini sangat penting , karena dibiutuhkan pertanggungjawaban dari pemerintah atas penggunaan  anggaran rakyat selama satu tahun.

"Disini momennya menjadi panggung pertanggung jawaban dari pemerintah.  Uang kita sepakati bersama yaitu uang rakyat, kemudian kita harus bertanggung jawab didepan rakyat dan  di lembaga inilah," ujar senior tiga periode tersebut.

Sementara itu legislator muda asal Partai Gerindra  Richard Odja  pada kesempatan itu membuat suatu pernyataan tegas bahwa saat ini Pemerintah Kota Kupang dan DPRD kota Kupang tidak lagi harmonis. 
Namun tentunya, lanjut Richard walaupun ketidak.ada keharmonisan, tapi tentunya  harus punya satu tujuan yang sama yakni demi kepentingan rakyat Kota Kupang. "Saya mau sampaikan pada bapa-bapa. Sadarlah, bahwa ini tugas dan tanggung jawab kita bersama. Bukan untuk saling menyalahkan satu sama lain, tapi mari kita berikan contoh bagi para anak muda kita yang akan melanjutkan perjuangan kita kedepan. Jadi kalau buat contoh yang tidak baik, jangan harap Kota Kupang akan baik," ungkap Richard yang memiliki filosofi hidup politik  yakni jangan pernah berhenti belajar  dan    menganggap semuanya telah sempurna tersebut.

Menanggapi berbagai hal yang telah disampaikan dua anggota dewan tersebut,  Wakil Walikota Kupang, Hermanus Man  menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya terkait ketidak hadiran  pemerintah selama ini.

Wakil Walikota Kupang dua periode tersebut  mengaku dalam situasi itu, pihaknya belum bisa menjelaskan terkait dengan ketidak hadiran Walikota Kupang dan Sekda pada sidang tersebut. Karena katanya tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi.

"Kalau kita berbicara paripurna ke 15 dan 16 tentunya akan panjang. Karena itu saya tawarkan, andaikan bahwa kita tunda untuk menghadap Gubernur maka saya kira tidak akan selesaikan persoalan," lanjutnya. Masih ada rapat-rapat kedepan yang bisa menyelesaikan persoalan ini.

" Kalau ada kesalahan  Pemerintah Kota Kupang mohon dimaafkan, dan kami  pun akan terus berusaha untuk bisa menjaga mitra ini dengan baik demi kepentingan rakyat Kota Kupang," tutupnya.(mnt)

Baca juga :

• Demokrat Pertanyakan Realisasi PAD Tidak Capai Target
• Tidak Cepat Terselesaikan, Ketua Fraksi Gabungan Mokris Lay : Anggaran PMI Bakal Jadi Silpa
• PDI Perjuangan Minta Penjelasan Pemkot Terkait Realisasi Belanja Daerah T.A 2024
• Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang Soroti Silpa Dan Aset Daerah
• Wakil Wali Kota Sampaikan LKPj Pemerintah Kota Kupang T.A 2024 Pada Sidang Paripurna ke-18